Categories
Berita

Meringkuk Gara-Gara Facebook Bag2

Berita itu bersumber dari sebuah media online, Medanseru.com, edisi 27 Juli 2015. Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi memang menahan Ajib Shah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, yang juga adik kandung Anif. Tapi KPK tak pernah menahan Anif—pengusaha terkenal di Medan—dalam kasus suap interpelasi DPRD itu. Tautan berita itu menjadi alasan Anif, 76 tahun, melaporkan Dodi ke polisi pada 3 November 2015.

Anif juga melaporkan Dodi karena akun Facebook atas nama Dodi.Sutanto.5, pada 10 November 2015, membagi tautan berita berjudul ”Kasus Penyuapan Hakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu dan Anif Shah”. Sumber berita itu juga Medanseru.com, edisi 10 Juli 2016. Melalui kuasa hukumnya, Sandri Alamsyah Harahap, Anif juga memperkarakan Pemimpin Redaksi Medanseru.com Hasiholan Siregar. Anif pun melaporkan Muhammad Habibi, yang diduga membagi link berita ke akun Facebook milik Dodi.

Categories
Berita

Kisah Eros Dan Patos bag2

Tapi kemudian ia justru memulai aktivitasnya melukis, terutama sejak pertemuannya dengan Diego Rivera, dan semenjak ia mengalami kecelakaan maut. Pada umur 18 tahun pada 1925, Kahlo mengalami kecelakaan. Bus yang ditumpanginya bertabrakan dengan mobil troli. Ia menderita luka serius akibat kecelakaan itu, termasuk patahnya tulang belakang, tulang leher, tulang rusuk, dan sebelas tulang di kaki kanannya; kaki kanan yang hancur dan terkilir; serta dislokasi bahu.

Selain itu, sebuah pegangan besi menusuk perut dan rahimnya, yang merusak kemampuan reproduksinya. Kecelakaan itu meninggalkan luka seumur hidup yang tak tersembuhkan. Padahal sebelum itu pun Kahlo telah menderita cacat kaki. Pada usia 6 tahun, ia mengidap polio, yang menyebabkan kaki kanannya tampak lebih kecil. Frida Kahlo menikah dengan Diego Rivera, pelukis terkenal Meksiko, pada 1929. Pernikahan mereka sering bermasalah dan keduanya terlibat banyak perselingkuhan.

Categories
Berita

Hikayat Ringkas Menteri Dari Texas Bag4

Ia kemudian menunjuk Pratikno, yang ada di sebelahnya. Pratikno menyatakan Arcandra berpaspor Republik Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia setelah 20 tahun tinggal di Amerika Serikat, Arcandra menggunakan paspor Indonesia, yang masih berlaku hingga 2017. Menurut Pratikno, Jokowi memanggil pulang karena Arcandra memiliki sejumlah hak paten bidang perminyakan dengan kualifkasi internasional Hingga Senin siang, perdebatan di kalangan pembantu Presiden mengenai status kewarganegaraan Arcandra di Istana Kepresidenan masih berlanjut.

Opsi untuk mempertahankan Arcandra masih kuat. Meski begitu, pilihan mundur atau pemberhentian juga tetap muncul. Pada petang Senin itu, Jokowi memanggil khusus sejumlah menteri untuk membahas soal Arcandra. Menteri yang pertama kali dipanggil adalah Retno Marsudi. Lalu Yasonna Laoly menyusul dipanggil oleh Presiden. Ketika Retno dan Yasonna masih di dalam Istana Merdeka, mobil Arcandra masuk melalui pintu Wisma Negara. Arcandra tiba di Istana sekitar pukul empat petang. Mobilnya baru terlihat keluar dari Istana seusai magrib.

Pejabat yang tahu rapat itu mengatakan, dalam rapat, Jokowi kurang sreg dengan opsi pengunduran diri karena berarti inisiatif datang dari Arcandra. Presiden memilih opsi pemberhentian secara terhormat karena menunjukkan dia bersikap atas masalah tersebut. Senin malam pekan lalu, Pratikno mengumumkan pemberhentian dengan hormat Arcandra di Istana Negara. ”Menyikapi pertanyaan publik soal Arcandra, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM,” katanya.

Categories
Berita

Hikayat Ringkas Menteri Dari Texas Bag3

Mereka merumuskan perintah Presiden agar Arcandra tetap menjadi menteri, dan urusan kewarganegaraan beres. Pertimbangan yang muncul antara lain, jika Arcandra mundur lalu diangkat lagi, pemerintah perlu memberikan penjelasan ke publik agar tidak gaduh. Hingga rapat berakhir pada Kamis itu, belum ada keputusan opsi mana yang dipilih.

SENYAP di Istana, kabar masalah kewarganegaraan Arcandra mulai menyebar di publik keesokan harinya. Bermu la dari pesan berantai telepon seluler, informasi itu mulai ramai di media sosial pada Jumat pagi dua pekan lalu. Bocornya informasi ”genting” ini membuat Istana kembali gaduh. Pada hari itu, Presiden memanggil pejabat terkait dan kembali menggelar rapat mendadak. Namun, menurut pejabat pemerintah tadi, rapat itu tetap tidak menghasilkan keputusan karena Jokowi berkukuh tidak membuka opsi mundur untuk Arcandra.

Besoknya, Sabtu pagi dua pekan lalu, soal Arcandra kembali dirapatkan di Istana dengan peserta sejumlah menteri yang sama, ditambah beberapa pejabat Istana Kepresidenan. Arcandra yang juga hadir ketika itu hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan. ”Saya pemegang paspor Indonesia,” katanya. ”Lihat wajah saya, Padang begini.” Dalam rapat itu, Jokowi menegaskan tetap ingin Arcandra jadi menteri. Sedangkan di luar Istana, publik terus berpolemik tentang kabar ini. Hingga Ahad, 14 Agustus, ketika menghadiri hari ulang tahun Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jokowi gamang menjawab pertanyaan wartawan tentang Arcandra. ”Mengenai itu, biar Mensesneg yang menyampaikan,” kata Jokowi.

Categories
Berita

Menjadi Tuan Di Laut Sendiri Bag3

Menteri Susi hanya perlu membuat mekanisme pengawasan perizinan yang lebih baik, agar praktek tercela tidak terulang. Ia perlu memastikan tak ada lagi praktek kapal berbendera Indonesia tapi sahamnya dimiliki asing—dan biasanya atas nama pejabat penting Indonesia. Menteri Susi perlu memonitor agar tak ada lagi kapal berbendera Indonesia yang menangkap ikan di perairan Indonesia sekaligus menjadi ”pedagang pengumpul” di tengah laut dan kemudian menjual ikannya ke negeri tetangga, seperti Filipina dan Thailand.

Praktek buruk di masa lalu seperti inilah yang membuat industri pengolahan ikan dalam negeri selalu kekurangan pasokan. Negara juga dirugikan lantaran pajak dari penghasilan ikan masuk ke negeri orang. Menteri Susi perlu disokong dalam memberantas praktek terlarang itu—seraya berharap ia tetap menjaga jarak antara tugas besar ini dan kepentingan bisnis pribadinya. Menteri Susi semestinya tidak membuang kesempatan menjadikan pemain-pemain lokal sebagai ”tuan rumah” dalam usaha perikanan tangkap, menggantikan pemain asing yang sudah terlalu lama menggaruk kekayaan laut kita. Itu bisa dilakukannya dengan membuat regulasi yang ”ramah” kepada nelayan dan pengusaha lokal.