Categories
Berita

Hikayat Ringkas Menteri Dari Texas Bag3

Mereka merumuskan perintah Presiden agar Arcandra tetap menjadi menteri, dan urusan kewarganegaraan beres. Pertimbangan yang muncul antara lain, jika Arcandra mundur lalu diangkat lagi, pemerintah perlu memberikan penjelasan ke publik agar tidak gaduh. Hingga rapat berakhir pada Kamis itu, belum ada keputusan opsi mana yang dipilih.

SENYAP di Istana, kabar masalah kewarganegaraan Arcandra mulai menyebar di publik keesokan harinya. Bermu la dari pesan berantai telepon seluler, informasi itu mulai ramai di media sosial pada Jumat pagi dua pekan lalu. Bocornya informasi ”genting” ini membuat Istana kembali gaduh. Pada hari itu, Presiden memanggil pejabat terkait dan kembali menggelar rapat mendadak. Namun, menurut pejabat pemerintah tadi, rapat itu tetap tidak menghasilkan keputusan karena Jokowi berkukuh tidak membuka opsi mundur untuk Arcandra.

Besoknya, Sabtu pagi dua pekan lalu, soal Arcandra kembali dirapatkan di Istana dengan peserta sejumlah menteri yang sama, ditambah beberapa pejabat Istana Kepresidenan. Arcandra yang juga hadir ketika itu hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan. ”Saya pemegang paspor Indonesia,” katanya. ”Lihat wajah saya, Padang begini.” Dalam rapat itu, Jokowi menegaskan tetap ingin Arcandra jadi menteri. Sedangkan di luar Istana, publik terus berpolemik tentang kabar ini. Hingga Ahad, 14 Agustus, ketika menghadiri hari ulang tahun Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jokowi gamang menjawab pertanyaan wartawan tentang Arcandra. ”Mengenai itu, biar Mensesneg yang menyampaikan,” kata Jokowi.

Categories
Berita

Menjadi Tuan Di Laut Sendiri Bag3

Menteri Susi hanya perlu membuat mekanisme pengawasan perizinan yang lebih baik, agar praktek tercela tidak terulang. Ia perlu memastikan tak ada lagi praktek kapal berbendera Indonesia tapi sahamnya dimiliki asing—dan biasanya atas nama pejabat penting Indonesia. Menteri Susi perlu memonitor agar tak ada lagi kapal berbendera Indonesia yang menangkap ikan di perairan Indonesia sekaligus menjadi ”pedagang pengumpul” di tengah laut dan kemudian menjual ikannya ke negeri tetangga, seperti Filipina dan Thailand.

Praktek buruk di masa lalu seperti inilah yang membuat industri pengolahan ikan dalam negeri selalu kekurangan pasokan. Negara juga dirugikan lantaran pajak dari penghasilan ikan masuk ke negeri orang. Menteri Susi perlu disokong dalam memberantas praktek terlarang itu—seraya berharap ia tetap menjaga jarak antara tugas besar ini dan kepentingan bisnis pribadinya. Menteri Susi semestinya tidak membuang kesempatan menjadikan pemain-pemain lokal sebagai ”tuan rumah” dalam usaha perikanan tangkap, menggantikan pemain asing yang sudah terlalu lama menggaruk kekayaan laut kita. Itu bisa dilakukannya dengan membuat regulasi yang ”ramah” kepada nelayan dan pengusaha lokal.