Menteri Keuangan Perbanyak Insentif Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio pajak Indonesia yang sudah lama belum bergerak dari angka 11 persen merupakan hal yang tidak bisa diterima. Sebesar apa pun suatu negara, kata dia, minimal harus memiliki rasio pajak 15 persen agar masuk dalam kategori negara yang berpotensi untuk maju. “Ini standar yang dibikin saya bersama tim Bank Dunia. Masak, yang bikin standar itu rasio negaranya sendiri jelek,” kata Sri dalam acara penghargaan yang digelar Tempo bertajuk “Rembuk Pajak, Mendorong Kepatuhan untuk Percepatan Pembangunan”, di gedung Kementerian Keuangan, Senin malam lalu.

Dengan rasio pajak mumpuni, bukan tidak mungkin pembangunan beserta program-program pendukungnya akan tercapai. Karena itu, dalam upaya mereformasi perpajakan, pemerintah bakal berfokus terlebih dulu pada kemudahan tata cara perpajakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan baru mencatat wajib pajak yang memiliki nomor pajak sebanyak 38 juta orang. Padahal penduduk Tanah Air yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa hampir separuhnya merupakan penduduk produktif.

“Kalau kepatuhan bagus, bukan tidak mungkin pemerintah lebih sering memberi banyak insentif fiskal dari instrumen pajak,” kata Sri. Kemarin, Sri mengumpulkan 500 eksportir untuk mendapat masukan dari pelaku ekspor untuk memperbaiki neraca dagang negara yang rawan defisit. Dengan neraca perdagangan yang defisit, nilai tukar rupiah jadi rawan berfluktuasi. Berbagai insentif pajak disediakan oleh pemerin tah, seperti tax allowance (potongan pembayaran pajak penghasilan) dan tax holiday (libur bayar pajak penghasilan hingga 20 tahun).

Insentif juga akan diperdalam dan diperba nyak dengan menggodok perpanjangan durasi tax holiday hingga 50 tahun. “Yang kesulitan dana juga bisa ke Bank Exim (LPEI),” ujar Sri. “Pak Presiden dulu juga eks portir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *